Saat Kepercayaan Publik Diuji Kasus Korupsi Outsourcing Pemkab Pekalongan

Pada 3 Maret 2026, KPK menggelar OTT di wilayah Semarang dan berhasil menangkap Bupati Pekalongan bersama sejumlah orang terdekatnya. Penangkapan itu melibatkan 14 orang di berbagai lokasi, antara lain; Sekda, beberapa Kepala Dinas (PUPR, RSUD, dsb.), Camat, ajudan, dan staf bupati. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan sang bupati sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing Pemkab Pekalongan TA 2023-2026, kemudian menahanya sejak 4-23 maret 2026.

1. 3 Maret 2026: OTT KPK di semarang menangkap Bupati Pekalongan bersama Sekda, Kabag keuangan, Kepala Dinas PU, Camat, ajudan, dan pejabat lainnya.
2. 4 Maret 2026: KPK resmi naikan penyidikan, menetapkan Bupati sebagai tersangka korupsi dan menahannya. Modus Korupsi dan Peran “Orang Terdekat”.

KPK menjelaskan, kasus bermula dari PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), perusahaan milik keluarga bupati yang didirikan oleh suami (Mukhtarudin Ashraf Abu) dan salah satu anaknya, Mohammad Sabiq Ashraff. Pada 2024 komposisi direksi RNB dirombak oleh bupati: direktur (anak bupati) diganti oleh Rul Bayarin, yang disebut orang kepercayaan bupati. Fadia Arafiq sendiri tercatat sebagai pemilik manfaat perusahaan itu (Beneficial Owner).

Sepanjang 2023-2025 RNB mendominasi proyek outsourcing di Pekalongan, tercatat menjadi pemenang tender di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. KPK menyebut mekanismenya adalah kepala dinas diarahkan memenangkan RNB meski penawaran perusahaan lain lebih murah. Malah setiap Dinas diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada RNB agar penawaran RNB selalu mendekati nilai HPS tersebut. Praktik “perusahaan ibu” ini jelas melanggar prosedur pengadaan dan menciptakan konflik kepentingan.

Aliran Dana dan Bukti Sitaan

Menurut perhitungan KPK, total kontrak RNB dengan Pemkab mencapai sekitar Rp 46 miliar (2023-2026). Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing. Sekitar Rp 19 miliar sisanya diselewengkan dan mengalir ke keluarga bupati. Rinciannya: Rp 5,5 miliar ke bupati, Rp 1,1 miliar ke suami, Rp 4,6 miliar ke anak (MSA), Rp 2,5 miliar ke anak lainnya (MHN), Rp 2,3 miliar ke Rul Bayarin (direktur RNB), dan sisanya tunai (sekitar Rp 3 miliar). Staf-staf bupati bahkan membentuk grup Whatsapp bernama “Belanja RSUD” untuk melaporkan setiap penarikan tunai terkait proyek ini.

KPK telah menyita barang bukti elektronik (chat percakapan soal penarikan tunai RNB) yang mendokumentasikan pengelolaan uang oleh staf Bupati. Selain itu disita pula 5 mobil mewah, antara lain; Wuling Air EV, Toyota Camry, Fortuner, dan Vellfire sebagai hasil penahanan KPK. Semua temuan ini mengokohkan bahwa terjadi pengalihan anggaran publik ke kepentingan pribadi keluarga terdekat pejabat.

Dampak Ekonomi Lokal

Secara makro, ekonomi Kabupaten Pekalongan sejauh ini masih tumbuh positif. BPS melaporkan ekonomi daerah inintumbuh +5,02% pada 2024 (melambat dari 5,14% pada 2023). Sektor terbesar di daerah ini adalah industri pengolahan konsumsi rumah tangga. Namun, kasus korupsi skala besar seperti ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan investasi. Dana publik yang mestinya untuk infrastruktur atau layanan sosial malah dipangkas oknum, sehingga kualitas prasarana publik tergerus. Misalnya Rp 19 miliar yang ‘dinikmati’ keluarga pejabat seharusnya bisa memperbaiki jalan rusak di berbagai daerah Kabupaten Pekalongan atau fasilitas kesehatan, alokasi yang terpangkas tersebut otomatis mengorbankan kemajuan ekonomi rakyat. Investasi swasta dan kepercayaan investor pun melemah di daerah reputasi korupsi tinggi. Korupsi seperti ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan dana proyek yang semestinya dinikmati seluruh masyarakat, malah justru dinikmati segelintir orang terdekat penguasa.

Oleh : M. Agus Budi Harto

Referensi

https://news.detik.com/berita/d-8381672/kpk-ungkap-ott-bupati-pekalongan-terkait-dugaan-korupsi-pengadaan#:~:text=Bupati%20Pekalongan%20Fadia%20Arafiq%20ditangkap,ditangkap%20di%20Semarang%20saat%20OTT

https://www.liputan6.com/news/read/6290919/duduk-perkara-ott-bupati-pekalongan-perangkat-desa-harus-menangkan-perusahaan-ibu#:~:text=%E2%80%9CKPK%20selanjutnya%20melakukan%20penahanan%20terhadap,Gedung%20Merah%20Putih%20KPK%2C%E2%80%9D%20katanya

https://news.detik.com/berita/d-8383816/kpk-suami-anak-bupati-pekalongan-ikut-nikmati-aliran-duit-kasus-korupsi#:~:text=,ucap%20Asep

https://www.idntimes.com/news/indonesia/suami-dan-anak-bupati-fadia-arafiq-bikin-pt-rnb-sering-dapat-proyek-di-pekalongan-00-gg3v5-vj5qhl#:~:text=Berikut%20daftar%20aliran%20uang%20dari,PT%20RNB

https://www.suara.com/news/2026/03/04/174028/kpk-sita-5-mobil-mewah-dan-bukti-elektronik-bupati-pekalongan-fadia-arafiq-dalam-ott#:~:text=Adapun%20lima%20unit%20mobil%20yang,Toyota%20Fortuner%2C%20dan%20Toyota%20Vellfire

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara#:~:text=3,dan%20Prasarana