Kritik Program Nasional dan Suarakan Hak Rakyat, Ratusan Mahasiswa PMII Pekalongan Gelar Aksi Demonstrasi

Pekalongan–jurnalphona.com Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar aksi demonstrasi. Berdasarkan estimasi di lapangan, aksi ini diikuti oleh Ratusan Mahasiswa, Rabu (17/06).

Ketua Cabang PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, S.H., menyatakan bahwa aksi ini didasari oleh keprihatinan atas degradasi yang sedang dialami Indonesia secara sistematis dan struktural, mulai dari reformasi birokrasi, hukum, ekonomi, hingga pendidikan. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Aksi turun ke jalan yang kami lakukan hari ini bukan serta-merta reaktif dan juga reaksioner. Kami bisa berjilid-jilid untuk mengatakan kebenaran,” ujar Ahmad Nur Khozin, S.H., saat diwawancarai di sela-sela aksi.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dua program strategis nasional yang dinilai belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, yaitu Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Massa juga menyuarakan keresahan mengenai alokasi anggaran, termasuk dana pendidikan, yang dinilai semakin membebani orang tua mahasiswa untuk bekerja ekstra demi menghidupi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Melalui aksi ini, mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat menindaklanjuti tuntutan mereka dan membuka ruang diskusi secara akademis serta teoritis terkait penyelesaian masalah baik di skala nasional maupun lokal.

Menanggapi aksi tersebut, PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, menjelaskan alur birokrasi pelaksanaan anggaran daerah. Dijelaskan bahwa evaluasi mandiri dari Kementerian Dalam Negeri biasanya turun pada bulan Januari, yang kemudian dilanjutkan dengan penataan program.

Pihak pemerintah daerah juga menegaskan bahwa mereka terikat aturan di mana anggaran tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya laporan kondusivitas dan wewenang resmi dari pusat.

“Sekarang bulan Juni sudah dalam proses lelang. Ini sekali lagi memakai dana APBD, dan APBD itu adalah dana pajak dari rakyat. Saya dan seluruh jajaran harus mengelolanya dengan baik sesuai aturan yang ada,” ujar Sukirman di hadapan massa.

Pemerintah meminta seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses pembangunan jalan, mulai dari tahapan lelang, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.

Aksi berlangsung tertib dan ditutup dengan penandatanganan nota komitmen bersama antara pemerintah dan mahasiswa. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut tuntutan tersebut serta mendorong transparansi anggaran dan ruang dialog yang lebih terbuka.

Reporter : M. Agus Budi Harto

Penulis : Devi Auliana