“Kartu Kuning” Bukan Hanya Untuk Jokowi Saja
 |
| photo by kompas.com |
Ada kejadian unik dalam acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-68 di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018) yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang sekaligus alumnus mahasiswa UI. Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa meniupkan pluit untuk menarik simpati sekitarnya lalu mengganjarkan “kartu kuning” kepada orang nomor satu se-Indonesia pada saat Jokowi sedang berorasi di tempat tersebut.
Mahasiswa Fisika UI tersebut langsung diamankan oleh Paspampres (Pasukan Pengaman Presiden) ketika melakukan tindakannya. Hal tersebut juga diakui oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi seperti yang dilansir di kompas.com.
Mahasiswa angkatan tahun 2014 tersebut mengaku aksi ini bukan mengatasnamakan dirinya pribadi, melainkan atas nama BEM UI seperti dalam wawancaranya kepada Kompas TV. Selain itu, Ketua BEM UI juga mengaku aksi tersebut untuk memberi peringatan kepada Jokowi, bahwa masih banyak tugas-tugas Jokowi yang belum selesai dan harus dikerjakan.
Ada beberapa hal mengapa ketua BEM UI melakukan tindakannya seperti yang ditulis di kompas.com. Pertama, kasus gizi buruk di Asmat, Papua yang menurutnya telah memakan korban 72 orang sampai hari Jumat (2/2/2018). Kedua, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI. Ketiga,penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. Selain itu, Zaadit juga mengungkapkan masih banyak isu yang membuat masyarakat resah dengan kondisi Indonesia.
Mengenai isu pertama, BEM UI mempertanyakan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, seperti yang tertera di kompas.com. Padahal, Papua memiliki dana otonom yang mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Kasus tersebut berbanding terbalik dengan dana otonom.
Lalu, isu kedua tentang pemerintah yang mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai pejabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi dan dan dapat mencelakai netralisasi Polri/TNI, menurut Ketua BEM UI seperti yang dilansir di kompas.com.
Selanjutnya isu terakhir mengenai penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru tersebut, dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa, seperti yang tercantum di kompas.com.
Keberanian yang dilakukan Ketua BEM UI tersebut patut diberi apresiasi. Tidak banyak mahasiswa Indonesia mempunyai karakter tersebut mengingat masih banyak mahasiswa Indonesia yang hanya peduli terhadap nilai akademisnya saja dan tak peduli terhadap isu nasional. Selain itu, protes tersebut juga langsung tersampaikan oleh Jokowi. Bahkan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi , Syarwi Chaniago kritikan tersebut merupakan kritikan yang halus dan elegan, seperti yang tertulis di kompas.com.
Sebenarnya, “kartu kuning” tersebut bukan hanya Jokowi saja yang pantas menerimanya. Para pembantu presiden, para Gubernur, para Bupati, staf-staf kenegaraan, para mahasiswa dan bahkan rakyat Indonesia sendiripun layak mendapatkannya, atau singkatnya negara kita layak diberi “kartu kuning”.
Untuk membenahi pemasalahan Indonesia yang kompleks ini, tidak boleh berat sebelah. Seperti, yang bekerja keras hanya rakyat Indonesia tanpa ada dukungan dari pemerintah atau sebaliknya. Jika hal tersebut masih saja terjadi, maka sulit untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Mari, kita benahi bersama permasalahan yang ada di negeri ini. Agar kedepannya bangsa ini jauh lebih baik dan lebih maju dari yang sebelumnya. Mulailah dari hal yang terkecil, namun dapat memberi efek yang lebih untuk bangsa ini. (AZ)
Anda Mungkin Suka Juga
Masih Belum Bisa Berpikir Kritis?
Berkah Ilmu di Bulan Suci: Kuliah di Bulan Ramadan, Efektif atau Tidak?
